Liputan6.com, Jakarta: Artis jadi calon Wakil Rakyat. Di tengah keraguan akan kemampuan para artis mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat, sejumlah partai politik tetap mencalonkan artis sebagai politikus mereka di DPR. Partai Persatuan Pembangunan contohnya, akan mengusung artis menjadi calon anggota legislatif di Pemilihan Umum 2009.
PPP akan menggandeng lebih dari 10 artis. Sebut saja Rhoma Irama dan Rike Dyah Pitaloka. Tapi partai Islami ini, seperti diungkapkan Sekretaris Jenderal PPP, Irqan Chairul Hafis, menolak anggapan memasukkan artis dalam daftar caleg untuk mendulang suara.
Komedian Dedi "Miing" Gumelar juga akan mengadu nasib di pemilu legislatif melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuagan. Partai berlambang banteng gemuk ini hanya memasang lima caleg dari kalangan artis dari 700 kadernya.
Fenomena artis menjadi politisi semakin marak. Dari kalangan muda bahkan. Ini patut diapresiasi. Asalkan didukung dengan dedikasi dan loyalitas pada kepentingan rakyat dan tentu saja kemampuan politik yang memadai.
Jumat, 08 Agustus 2008
PPP Pasang Belasan Artis
Gagal Islah, PKB Sulit Masuk 5 Besar Pemilu 2009
Jakarta - Konflik di dalam PKB sampai saat ini belum dapat diselesaikan. Islah antar Gus Dur dan Muhaimin belum menemukan titik terang. PKB akan sulit untuk menjadi 5 besar, raihan suara praktis akan mengalami penurunan pada pemilu 2009 nanti.
"Sangat disayangkan masalah PKB tidak selesai. Otomatis perolehan suara PKB akan menurun kemungkinan PKB akan sulit berada di 5 besar," ujar pengamat politik dari LIPI Syamsuddin Haris saat dihubungi detikcom, Jumat (8/8/2008).
Pada Kamis (7/8/2008), Gusdur menarik tim mediasi karena menilai Muhaimin tidak Kooperatif. Tentunya hal ini makin memantapkan Cak Imin sebagai PKB yang sah dalam pemilu nanti.
"Kalau memang tidak mencapai kata islah, jelas Muhaimin yang akan ikut pemilu,tapi PKB tanpa Gus Dur agak dilematis karena Gus Dur sudah memiliki pendukung setia, " terang Syamsudin.
Syamsudin juga mengatakan, Kursi PKB akan menyusut bila tidak islah. "Basis masa dan suara PKB akan berkurang," pungkasnya.
Sumber: Detik.com
Kamis, 07 Agustus 2008
KPU: PKB 'Muhaimin' Berhak Ikut Pemilu
INILAH.COM, Banjarmasin - KPU Pusat hanya mengakui Partai Kebangkitan Bangsa di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Sekjen Eddy Lukman sebagai partai politik peserta Pemilu 2009.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua KPU Pusat, Hafiz Ansyari menjawab pertanyaan wartawan disela-sela membuka rapat konsultasi regional II KPU dengan KPUD Provinsi, kota dan kabupaten se Jawa, Kalimantan dan Bali di Banjarmasin, Rabu (6/8).
KPU berpegang pada ketetapan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 24 Juli 2008 yang menyatakan hanya kepengerusan Muhaimin Iskandar yang berhak sebagai partai politik peserta Pemilu.
Untuk itu seluruh KPUD tingkat provinsi, kabupaten dan kota hingga turunannya secara otomatis harus berpegangan dan bersikap yang sama.
"Kita tidak akan melihat siapa pengurus PKB di daerah, yang penting, kepengurusan yang baru adalah sesuai dengan keputusan pengurus pusat Muhaimin Iskandar sebagaimana keputusan pengesahan kepengurusan PKB setelah 24 Juli 2008," katanya.
Begitu juga dengan kasus di Kalsel, siapapun pengurusnya, yang penting adalah harus mengantongi SK dari kepengurusan Muhaimin Iskandar, maka itulah yang berhak untuk ikut Pemilu 2009.
KPU Pusat hingga kini pihaknya belum menerima surat keputusan (SK) tentang terbentuknya kepengurusan PKB yang baru dari masing-masing daerah termasuk PKB Kalsel.
"Sampai saat ini kita belum menerima SK kepengurusan PKB Kalsel yang baru, masih kita tunggu," katanya.
Tentang perlunya tandatangan dewan Syuro PKB, tambahnya, itu adalah masalah internal Parpol yang bersangkutan, KPU tidak akan ikut campur.
Pernyataan Hafiz tentang sahnya kepengurusan PKB Muhaimin Iskandar, mengancam kedudukan Wakil Gubernur Kalsel, Rosehan NB yang selama ini sebagai ketua DPW PKB kepengurusan yang lama atau PKB kubu Gus Dur.
PKB kubu Muhaimin Iskandar telah menetapkan Mulyadi Mangin sebagai Ketua DPW PKB Kalsel yang sekaligus menganulir kepengurusan DPW PKB yang diketuai Rosehan NB.
Sumber: Inilah.com
PAN Merapat ke Pengusaha
INILAH.COM, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) gencar melakukan pendekatan-pendekatan dengan semua elemen masyarakat. Kali ini beberapa pengusaha nasional difasilitasi untuk berperan di dunia enterpreneur maupun dunia politik tanah air.
"Kami sudah bertemu dengan semua elemen masyarakat. Saat ini dengan kalangan pengusaha nasional," kata Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir dalam Silaturahmi Forum Bisnis Sejahtera Anggotaku (FBSA) dengan pengusaha Nasional di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (6/8) malam.
Dalam pertemuan yang diadakan di restoran Shang Palace Hotel Shangri-La ini dihadiri Ketua Hipmi Erwin Aksa Mahmud, Vice President PT Indofood Franciscus Welirang, Kosmian Pudjiadi Presdir Marbella Group, Rudy Margono dan beberapa pengusaha lainnya.
"Pertemuan ini mendapatkan masukan-masukan para pengusaha-pengusaha yang akan mempersiapkan PAN menjadi partai besar untuk membangun bangsa ini," tambah pria yang akrab dipanggil SB ini.
Menurut SB, pertemuan ini dimaksudkan untuk menjelaskan visi dan misi baik PAN maupun pribadi kepada para pengusaha dalam membangun bangsa ini, khususnya di bidang real estate dan infrastuktur yang banyak melakukan pembangunan suatu bangsa.
Beberapa masukan yang diusung pengusaha tersebut adalah tentang kepemilikan tanah untuk tempat tinggal seperti negara tetangga yang bisa menjadi hak milik atau gedung milik asing itu tidak apa-apa karena tidak bisa dibawa pergi.
"Berbeda kalau justru aset aset alam seperti gas, minyak, batubara, itu betul betul jangan terlalu dibuka tapi aset properti real estate, gedung perumahan, nggak apa-apa dimiliki karena kalau pergi, barangnya ditinggal pergi," ujarnya
Masukan pengusaha juga lainnya, lanjut SB, tentang masalah tingginya harga minyak di Indonesia, padahal Indonesia adalah produsen minyak. Menurut pengusaha ada salah manajemen, masalah kontrak kerja.
"Para pengusaha mengusulkan bukan nasionalisasi tapi new deal/ proses revitalisasi melalui perjanjian-perjanjian baru yang tidak merugikan bangsa dan rakyat. Sutrisno membantah bahwa pertemuan dengan para pengusaha nasional ini sebagai langkah penggalangan modal menuju pemilu 2009 (fund rising). Sebab pertemuan murni untuk silaturahmi menjelaskan visi misi PAN.
"Tidak ada penggalangan dana dari pengusaha nasional ini. PAN sudah mempunyai FBSA yang terdiri dari para pengusaha PAN. Tapi bisa saja jika para pengusaha ini masuk ke PAN tentunya merekalah yang berkontribusi sebagai pengusaha PAN," ujarnya
SB menambahkan, FBSA yang sudah terbentuk di 33 koordinator wilayah dan puluhan korda merupakan forum pengusaha dengan anggota dari multi parpol. PAN yang mempelopori dan memfasilitasi.
Pada intinya mempersiapkan diri kalau kader yang akan menjadi pemimpin nasional itu sudah ada solusi-solusi menyelesaikan persoalan bangsa ini. "Ke depan apapun yang akan memeimpin bangsa imi di legislatif itu menjadi satu buku biru (blue book) dalam perjalanan memperbaiki bangsa ini," paparnya.
Sementara itu, Sekretaris PAN Zulkifli hasan menambahkan, silaturahmi ini diharapkan ada kerjasama pengusaha daerah dengan pengusaha nasional bisa bertemu. Menurutnya, politik ini bukan hanya DPR, tidak hanya eksekutif, tetapi yang kurang dari negara ini adalah enterpreneur, pengusaha.
"Ini salah satu fungsi dari parpol, bukan semata-mata mengurusi DPR saja, tapi juga bagaimana ekonomi kerakyatan, kebangsaan, enterpreneur, pengusaha kecil bisa berkembang, saling menguntungkan, sederajat dan seimbang," ujarnya
Gus Dur Protes KPU
INILAH.COM, Pamekasan – Ketua Dewan Syuro PKB, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mengirim surat kepada KPU Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, terkait dualisme kepengurusan di tubuh PKB.
Ketua KPU Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Imadoedin yang berada di Jakarta, mengemukakan hal tersebut, Kamis (7/8). Dalam surat bernomor: 3404/DPP-01/V/A.2/VIII/2008 yang ditandatangani langsung Abdurrahman Wahid dan sekretarisnya H Muhyidin Arubusman tersebut dijelaskan, tindakan mengganti kepengurusan DPW dan DPD PKB se-Indonesia yang dilakukan Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy merupakan tindakan yang melanggar ketentuan internal partai.
Sebab, dalam AD-ART PKB dinyatakan, segala bentuk kebijakan partai harus dengan persetujuan dewan syuro sebagai pimpinan tertinggi, sesuai pasal 17 ayat 1 anggaran rumah tangga PKB.
Abdurrahman Wahid juga menjelaskan, tentang tugas dan wewenang dewan syuro PKB, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2. Di sana dijelaskan bahwa tugas dewan syuro melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dewan Tanfidz dan bersama-sama sekretaris dewan syuro, ketua umum dewan tanfidz ,dan sekretaris jenderal menandatangi surat-surat keputusan DPP PKB.
Selanjutnya dalam surat tertanggal 4 Agustus 2008 tersebut, ketua dewan syuro PKB meminta, agar KPU baik di tingkat pusat provinsi, hingga KPU di tingkat kabupaten menolak struktur kepengurusan partai tanpa tanda tangan ketua dewan syuro DPP PKB.
Menurut Imadoedin, surat dari dewan syuro PKB pusat tersebut tiba di KPU Pamekasan Rabu (6/8) sore. "Itu sebenarnya surat tembusan ke KPU Pamekasan. Mungkin karena kepengurusan ganda juga terjadi di KPU Pamekasan", katanya.
Sementara ketua PKB Fariduddin mengaku, meski di Pamekasan telah terbentuk kepengurusan lain. Tapi hingga kini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan ataupun surat pemberhentian sebagai ketua PKB Pamekasan.
"Saya justru tahu bahwa di Pamekasan ini ada pengurus PKB lain yang SK-nya juga dari Muhaimin, setelah dikonfirmasi wartawan kemarin" , kata Fariduddin.
Sumber: Inilah.com
PBR Tanda Tangani Kontrak Politik
Jakarta, Kompas - Partai Bintang Reformasi atau PBR menandatangani Komitmen Minimum untuk Serikat Rakyat Miskin Indonesia atau SRMI. Komitmen ini digunakan untuk mengikat PBR agar jika menang dalam Pemilu 2009 tetap memperjuangkan kepentingan rakyat.
Kontrak politik yang diajukan SRMI ditandatangani Wakil Ketua Umum PBR R Muhammad Syafi’i dan Sekretaris Jenderal PBR Rusman HM Ali pada Peluncuran Nomor 29 sebagai nomor urut PBR dalam Pemilu 2009 di Jakarta, Sabtu (2/8).
Komitmen minimum itu menuntut PBR memperjuangkan kemandirian nasional melalui percepatan penyelamatan aset bangsa, penghapusan utang luar negeri, serta industrialisasi nasional. PBR juga diminta memperjuangkan jaminan kesehatan dan pendidikan gratis, tak menggusur rumah rakyat miskin, serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.
”Saat ini baru PBR yang menandatanganinya. Kontrak politik ini akan kami edarkan juga ke partai politik lainnya,” kata Ketua Umum SRMI Marlo Sitompul.
Jika komitmen ini tak dilakukan, SRMI akan menuntut, mengontrol, dan memberikan tekanan langsung pada partai bersangkutan. Bahkan, rakyat miskin akan diajak untuk mencabut secara langsung mandat yang telah diberikan.
Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi dalam pidatonya mengatakan, partai memiliki tanggung jawab dalam membangun dan membangkitkan kepercayaan rakyat dalam berbangsa. Hilangnya keyakinan rakyat dalam berbangsa terjadi karena selama ini mereka ditinggalkan oleh pemimpinnya.
”Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa memberi jalan keluar bagi bangsa dan memiliki komitmen meningkatkan martabat bangsa, tidak masalah tua atau muda,” katanya.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, kontrak politik antara kelompok masyarakat dan partai politik tak ada dalam tradisi negara yang pelaksanaan demokrasinya telah mapan. Namun, untuk Indonesia yang berada dalam masa transisi, akuntabilitas partai politiknya rendah, serta pemilihnya kurang rasional, kontrak politik patut dicoba.
Idealnya, kontrak politik dilakukan oleh dua pihak yang memiliki kekuatan agar berhasil dan implementasinya saling menguntungkan. Partai sebagai pihak yang dituntut sebaiknya dipilih yang memiliki peluang untuk menang dalam pemilu.
Sumber : kompas.com
Rabu, 06 Agustus 2008
Sydney Jones: Kader PKS Solid dan Cerdas
Jakarta - Senior Adviser International Crisis Group Sydney Jones, Selasa (5/8/2008), berkunjung ke kantor DPW PKS Aceh. Dalam pertemuan tersebut, wanita berkebangsaan Amerika itu memuji kader dan simpatisan PKS.
"Kader dan simpatisan PKS solid dan cerdas," ujar wanita berkacamata itu dalam rilis DPW PKS Aceh yang diterima detikcom.
Kunjungan Sidney ke kantor DPW Aceh adalah dalam rangka untuk berbagi informasi tentang pelaksanaan pemilu 2009 yang damai di Aceh.
Pengamat independen asal Amerika itu mengungkapkan rasa optimisnya bahwa PKS bisa menjadi peserta pemilu yang baik, sepanjang para kader PKS dapat mengedepankan kampanye simpatik dan bersih tanpa ada intimidasi dan kekerasan.
Menanggapi pernyataan Sydney, Ketua Umum DPW PKS Aceh Tgk H Ghufran Zainal Abidin MA mengatakan, PKS akan berusaha mengadakan komunikasi secara intens dengan para pemimpin Partai dan Partai Nasional di Aceh. Hal itu untuk menciptakan situasi yang kondusif dan tenang sebelum dan menjelang perhelatan akbar rakyat Indonesia.
"PKS siap menjadi pelopor Kampanye Pemilu Damai," kata Ghufran.
Sumber: detiknews.com
