Liputan6.com, Jakarta: Artis jadi calon Wakil Rakyat. Di tengah keraguan akan kemampuan para artis mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat, sejumlah partai politik tetap mencalonkan artis sebagai politikus mereka di DPR. Partai Persatuan Pembangunan contohnya, akan mengusung artis menjadi calon anggota legislatif di Pemilihan Umum 2009.
PPP akan menggandeng lebih dari 10 artis. Sebut saja Rhoma Irama dan Rike Dyah Pitaloka. Tapi partai Islami ini, seperti diungkapkan Sekretaris Jenderal PPP, Irqan Chairul Hafis, menolak anggapan memasukkan artis dalam daftar caleg untuk mendulang suara.
Komedian Dedi "Miing" Gumelar juga akan mengadu nasib di pemilu legislatif melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuagan. Partai berlambang banteng gemuk ini hanya memasang lima caleg dari kalangan artis dari 700 kadernya.
Fenomena artis menjadi politisi semakin marak. Dari kalangan muda bahkan. Ini patut diapresiasi. Asalkan didukung dengan dedikasi dan loyalitas pada kepentingan rakyat dan tentu saja kemampuan politik yang memadai.
Jumat, 08 Agustus 2008
PPP Pasang Belasan Artis
Gagal Islah, PKB Sulit Masuk 5 Besar Pemilu 2009
Jakarta - Konflik di dalam PKB sampai saat ini belum dapat diselesaikan. Islah antar Gus Dur dan Muhaimin belum menemukan titik terang. PKB akan sulit untuk menjadi 5 besar, raihan suara praktis akan mengalami penurunan pada pemilu 2009 nanti.
"Sangat disayangkan masalah PKB tidak selesai. Otomatis perolehan suara PKB akan menurun kemungkinan PKB akan sulit berada di 5 besar," ujar pengamat politik dari LIPI Syamsuddin Haris saat dihubungi detikcom, Jumat (8/8/2008).
Pada Kamis (7/8/2008), Gusdur menarik tim mediasi karena menilai Muhaimin tidak Kooperatif. Tentunya hal ini makin memantapkan Cak Imin sebagai PKB yang sah dalam pemilu nanti.
"Kalau memang tidak mencapai kata islah, jelas Muhaimin yang akan ikut pemilu,tapi PKB tanpa Gus Dur agak dilematis karena Gus Dur sudah memiliki pendukung setia, " terang Syamsudin.
Syamsudin juga mengatakan, Kursi PKB akan menyusut bila tidak islah. "Basis masa dan suara PKB akan berkurang," pungkasnya.
Sumber: Detik.com
Kamis, 07 Agustus 2008
KPU: PKB 'Muhaimin' Berhak Ikut Pemilu
INILAH.COM, Banjarmasin - KPU Pusat hanya mengakui Partai Kebangkitan Bangsa di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Sekjen Eddy Lukman sebagai partai politik peserta Pemilu 2009.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua KPU Pusat, Hafiz Ansyari menjawab pertanyaan wartawan disela-sela membuka rapat konsultasi regional II KPU dengan KPUD Provinsi, kota dan kabupaten se Jawa, Kalimantan dan Bali di Banjarmasin, Rabu (6/8).
KPU berpegang pada ketetapan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 24 Juli 2008 yang menyatakan hanya kepengerusan Muhaimin Iskandar yang berhak sebagai partai politik peserta Pemilu.
Untuk itu seluruh KPUD tingkat provinsi, kabupaten dan kota hingga turunannya secara otomatis harus berpegangan dan bersikap yang sama.
"Kita tidak akan melihat siapa pengurus PKB di daerah, yang penting, kepengurusan yang baru adalah sesuai dengan keputusan pengurus pusat Muhaimin Iskandar sebagaimana keputusan pengesahan kepengurusan PKB setelah 24 Juli 2008," katanya.
Begitu juga dengan kasus di Kalsel, siapapun pengurusnya, yang penting adalah harus mengantongi SK dari kepengurusan Muhaimin Iskandar, maka itulah yang berhak untuk ikut Pemilu 2009.
KPU Pusat hingga kini pihaknya belum menerima surat keputusan (SK) tentang terbentuknya kepengurusan PKB yang baru dari masing-masing daerah termasuk PKB Kalsel.
"Sampai saat ini kita belum menerima SK kepengurusan PKB Kalsel yang baru, masih kita tunggu," katanya.
Tentang perlunya tandatangan dewan Syuro PKB, tambahnya, itu adalah masalah internal Parpol yang bersangkutan, KPU tidak akan ikut campur.
Pernyataan Hafiz tentang sahnya kepengurusan PKB Muhaimin Iskandar, mengancam kedudukan Wakil Gubernur Kalsel, Rosehan NB yang selama ini sebagai ketua DPW PKB kepengurusan yang lama atau PKB kubu Gus Dur.
PKB kubu Muhaimin Iskandar telah menetapkan Mulyadi Mangin sebagai Ketua DPW PKB Kalsel yang sekaligus menganulir kepengurusan DPW PKB yang diketuai Rosehan NB.
Sumber: Inilah.com
PAN Merapat ke Pengusaha
INILAH.COM, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) gencar melakukan pendekatan-pendekatan dengan semua elemen masyarakat. Kali ini beberapa pengusaha nasional difasilitasi untuk berperan di dunia enterpreneur maupun dunia politik tanah air.
"Kami sudah bertemu dengan semua elemen masyarakat. Saat ini dengan kalangan pengusaha nasional," kata Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir dalam Silaturahmi Forum Bisnis Sejahtera Anggotaku (FBSA) dengan pengusaha Nasional di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (6/8) malam.
Dalam pertemuan yang diadakan di restoran Shang Palace Hotel Shangri-La ini dihadiri Ketua Hipmi Erwin Aksa Mahmud, Vice President PT Indofood Franciscus Welirang, Kosmian Pudjiadi Presdir Marbella Group, Rudy Margono dan beberapa pengusaha lainnya.
"Pertemuan ini mendapatkan masukan-masukan para pengusaha-pengusaha yang akan mempersiapkan PAN menjadi partai besar untuk membangun bangsa ini," tambah pria yang akrab dipanggil SB ini.
Menurut SB, pertemuan ini dimaksudkan untuk menjelaskan visi dan misi baik PAN maupun pribadi kepada para pengusaha dalam membangun bangsa ini, khususnya di bidang real estate dan infrastuktur yang banyak melakukan pembangunan suatu bangsa.
Beberapa masukan yang diusung pengusaha tersebut adalah tentang kepemilikan tanah untuk tempat tinggal seperti negara tetangga yang bisa menjadi hak milik atau gedung milik asing itu tidak apa-apa karena tidak bisa dibawa pergi.
"Berbeda kalau justru aset aset alam seperti gas, minyak, batubara, itu betul betul jangan terlalu dibuka tapi aset properti real estate, gedung perumahan, nggak apa-apa dimiliki karena kalau pergi, barangnya ditinggal pergi," ujarnya
Masukan pengusaha juga lainnya, lanjut SB, tentang masalah tingginya harga minyak di Indonesia, padahal Indonesia adalah produsen minyak. Menurut pengusaha ada salah manajemen, masalah kontrak kerja.
"Para pengusaha mengusulkan bukan nasionalisasi tapi new deal/ proses revitalisasi melalui perjanjian-perjanjian baru yang tidak merugikan bangsa dan rakyat. Sutrisno membantah bahwa pertemuan dengan para pengusaha nasional ini sebagai langkah penggalangan modal menuju pemilu 2009 (fund rising). Sebab pertemuan murni untuk silaturahmi menjelaskan visi misi PAN.
"Tidak ada penggalangan dana dari pengusaha nasional ini. PAN sudah mempunyai FBSA yang terdiri dari para pengusaha PAN. Tapi bisa saja jika para pengusaha ini masuk ke PAN tentunya merekalah yang berkontribusi sebagai pengusaha PAN," ujarnya
SB menambahkan, FBSA yang sudah terbentuk di 33 koordinator wilayah dan puluhan korda merupakan forum pengusaha dengan anggota dari multi parpol. PAN yang mempelopori dan memfasilitasi.
Pada intinya mempersiapkan diri kalau kader yang akan menjadi pemimpin nasional itu sudah ada solusi-solusi menyelesaikan persoalan bangsa ini. "Ke depan apapun yang akan memeimpin bangsa imi di legislatif itu menjadi satu buku biru (blue book) dalam perjalanan memperbaiki bangsa ini," paparnya.
Sementara itu, Sekretaris PAN Zulkifli hasan menambahkan, silaturahmi ini diharapkan ada kerjasama pengusaha daerah dengan pengusaha nasional bisa bertemu. Menurutnya, politik ini bukan hanya DPR, tidak hanya eksekutif, tetapi yang kurang dari negara ini adalah enterpreneur, pengusaha.
"Ini salah satu fungsi dari parpol, bukan semata-mata mengurusi DPR saja, tapi juga bagaimana ekonomi kerakyatan, kebangsaan, enterpreneur, pengusaha kecil bisa berkembang, saling menguntungkan, sederajat dan seimbang," ujarnya
Gus Dur Protes KPU
INILAH.COM, Pamekasan – Ketua Dewan Syuro PKB, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mengirim surat kepada KPU Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, terkait dualisme kepengurusan di tubuh PKB.
Ketua KPU Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Imadoedin yang berada di Jakarta, mengemukakan hal tersebut, Kamis (7/8). Dalam surat bernomor: 3404/DPP-01/V/A.2/VIII/2008 yang ditandatangani langsung Abdurrahman Wahid dan sekretarisnya H Muhyidin Arubusman tersebut dijelaskan, tindakan mengganti kepengurusan DPW dan DPD PKB se-Indonesia yang dilakukan Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy merupakan tindakan yang melanggar ketentuan internal partai.
Sebab, dalam AD-ART PKB dinyatakan, segala bentuk kebijakan partai harus dengan persetujuan dewan syuro sebagai pimpinan tertinggi, sesuai pasal 17 ayat 1 anggaran rumah tangga PKB.
Abdurrahman Wahid juga menjelaskan, tentang tugas dan wewenang dewan syuro PKB, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2. Di sana dijelaskan bahwa tugas dewan syuro melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dewan Tanfidz dan bersama-sama sekretaris dewan syuro, ketua umum dewan tanfidz ,dan sekretaris jenderal menandatangi surat-surat keputusan DPP PKB.
Selanjutnya dalam surat tertanggal 4 Agustus 2008 tersebut, ketua dewan syuro PKB meminta, agar KPU baik di tingkat pusat provinsi, hingga KPU di tingkat kabupaten menolak struktur kepengurusan partai tanpa tanda tangan ketua dewan syuro DPP PKB.
Menurut Imadoedin, surat dari dewan syuro PKB pusat tersebut tiba di KPU Pamekasan Rabu (6/8) sore. "Itu sebenarnya surat tembusan ke KPU Pamekasan. Mungkin karena kepengurusan ganda juga terjadi di KPU Pamekasan", katanya.
Sementara ketua PKB Fariduddin mengaku, meski di Pamekasan telah terbentuk kepengurusan lain. Tapi hingga kini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan ataupun surat pemberhentian sebagai ketua PKB Pamekasan.
"Saya justru tahu bahwa di Pamekasan ini ada pengurus PKB lain yang SK-nya juga dari Muhaimin, setelah dikonfirmasi wartawan kemarin" , kata Fariduddin.
Sumber: Inilah.com
PBR Tanda Tangani Kontrak Politik
Jakarta, Kompas - Partai Bintang Reformasi atau PBR menandatangani Komitmen Minimum untuk Serikat Rakyat Miskin Indonesia atau SRMI. Komitmen ini digunakan untuk mengikat PBR agar jika menang dalam Pemilu 2009 tetap memperjuangkan kepentingan rakyat.
Kontrak politik yang diajukan SRMI ditandatangani Wakil Ketua Umum PBR R Muhammad Syafi’i dan Sekretaris Jenderal PBR Rusman HM Ali pada Peluncuran Nomor 29 sebagai nomor urut PBR dalam Pemilu 2009 di Jakarta, Sabtu (2/8).
Komitmen minimum itu menuntut PBR memperjuangkan kemandirian nasional melalui percepatan penyelamatan aset bangsa, penghapusan utang luar negeri, serta industrialisasi nasional. PBR juga diminta memperjuangkan jaminan kesehatan dan pendidikan gratis, tak menggusur rumah rakyat miskin, serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.
”Saat ini baru PBR yang menandatanganinya. Kontrak politik ini akan kami edarkan juga ke partai politik lainnya,” kata Ketua Umum SRMI Marlo Sitompul.
Jika komitmen ini tak dilakukan, SRMI akan menuntut, mengontrol, dan memberikan tekanan langsung pada partai bersangkutan. Bahkan, rakyat miskin akan diajak untuk mencabut secara langsung mandat yang telah diberikan.
Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi dalam pidatonya mengatakan, partai memiliki tanggung jawab dalam membangun dan membangkitkan kepercayaan rakyat dalam berbangsa. Hilangnya keyakinan rakyat dalam berbangsa terjadi karena selama ini mereka ditinggalkan oleh pemimpinnya.
”Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa memberi jalan keluar bagi bangsa dan memiliki komitmen meningkatkan martabat bangsa, tidak masalah tua atau muda,” katanya.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, kontrak politik antara kelompok masyarakat dan partai politik tak ada dalam tradisi negara yang pelaksanaan demokrasinya telah mapan. Namun, untuk Indonesia yang berada dalam masa transisi, akuntabilitas partai politiknya rendah, serta pemilihnya kurang rasional, kontrak politik patut dicoba.
Idealnya, kontrak politik dilakukan oleh dua pihak yang memiliki kekuatan agar berhasil dan implementasinya saling menguntungkan. Partai sebagai pihak yang dituntut sebaiknya dipilih yang memiliki peluang untuk menang dalam pemilu.
Sumber : kompas.com
Rabu, 06 Agustus 2008
Sydney Jones: Kader PKS Solid dan Cerdas
Jakarta - Senior Adviser International Crisis Group Sydney Jones, Selasa (5/8/2008), berkunjung ke kantor DPW PKS Aceh. Dalam pertemuan tersebut, wanita berkebangsaan Amerika itu memuji kader dan simpatisan PKS.
"Kader dan simpatisan PKS solid dan cerdas," ujar wanita berkacamata itu dalam rilis DPW PKS Aceh yang diterima detikcom.
Kunjungan Sidney ke kantor DPW Aceh adalah dalam rangka untuk berbagi informasi tentang pelaksanaan pemilu 2009 yang damai di Aceh.
Pengamat independen asal Amerika itu mengungkapkan rasa optimisnya bahwa PKS bisa menjadi peserta pemilu yang baik, sepanjang para kader PKS dapat mengedepankan kampanye simpatik dan bersih tanpa ada intimidasi dan kekerasan.
Menanggapi pernyataan Sydney, Ketua Umum DPW PKS Aceh Tgk H Ghufran Zainal Abidin MA mengatakan, PKS akan berusaha mengadakan komunikasi secara intens dengan para pemimpin Partai dan Partai Nasional di Aceh. Hal itu untuk menciptakan situasi yang kondusif dan tenang sebelum dan menjelang perhelatan akbar rakyat Indonesia.
"PKS siap menjadi pelopor Kampanye Pemilu Damai," kata Ghufran.
Sumber: detiknews.com
Selasa, 05 Agustus 2008
Sejumlah Bendera Partai Politik Berkibar di Atas Puing-puing...
Ada kibaran sejumlah bendera partai politik di tengah-tengah bekas permukiman di RT 007 RW 01, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, yang terbakar Jumat (1/8) lalu. Apa maksud partai politik itu? Apakah mereka sedang mengajak orang yang kesusahan untuk berpikir dan mengenal partai politik atau ada misi kemanusiaan di balik bendera partai itu?
Bendera partai politik yang berkibar di lahan milik orang lain, bukan milik korban kebakaran, antara lain adalah bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Patriot, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Indonesia Sejahtera.
Ada bendera yang berukuran kecil, ada pula yang panjangnya mencapai sekitar 2 meter. Bahkan, terlihat juga bendera yang bergambar ketua umum partainya.
Kebanyakan partai yang benderanya dipasang membuka posko bantuan. Hal ini terlihat di posko PKS, Partai Hanura, dan dapur umum PDI-P.
Di ketiga tempat itu, kader partai sibuk menghimpun bantuan dan menyalurkannya kepada para korban. Secara bergiliran, kader partai bertugas di posko. Ada yang bertugas pagi, siang, dan malam. Akan tetapi, ada juga partai yang hanya memasang bendera tapi tidak membuka posko, misalnya Partai Indonesia Sejahtera.
Ketua RT 007 RW 01 Kamal Muara Baharuddin mengatakan, ”Semua partai yang memasang bendera ada poskonya, kecuali Partai Indonesia Sejahtera.”
Sebagian besar posko partai politik mulai berdiri sehari setelah musibah kebakaran terjadi. Melalui tempat inilah pengurus, kader partai, dan simpatisan menyalurkan bantuan. Dapur umum ini juga menerima bantuan dari donatur untuk disalurkan kepada para korban kebakaran.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Penjaringan Lasdi mengatakan, PDI-P membuka dapur umum semata-mata untuk membantu para korban bencana. ”Masak di wilayah sendiri ada musibah kami tidak membantu. Ini tanggung jawab moral kami sebagai partai politik. Jadi tidak semata-mata kampanye,” kata Lasdi.
Di posko Partai Hanura, Ketua Pengurus Ranting Partai Hanura Kamal Muara Kaharudinsyah menyatakan, sebagai partai baru Hanura harus memperkenalkan diri kepada masyarakat. Salah satunya dengan membantu korban musibah kebakaran di Kamal Muara.
Kaharudinsyah mengatakan, ”Tujuan kami membuka posko untuk membantu korban kebakaran, sekaligus mengenalkan partai kepada masyarakat. Siapa tahu nanti masyarakat mencoblos Hanura.”
Selama ini, kata dia, bantuan yang disalurkan melalui posko Hanura adalah bantuan yang berasal dari internal partai. Termasuk di dalamnya anggota partai yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.
Ketua Pengurus Ranting PKS Kamal Muara Abdul Malikul Mulki menuturkan, keberadaan PKS di lokasi musibah adalah atas nama kemanusiaan. Partai hanya sebagai wadah.
”Kami membantu tidak hanya menjelang pemilu saja. Saat memberikan bantuan pun tidak ada target politik tertentu. Memang diakui kami ingin menang dalam pemilu. Namun, dalam kondisi musibah seperti ini masalah politik dikesampingkan dulu,” kata pria yang biasa dipanggil Malik itu.
Korban kebakaran sendiri menghadapi banyaknya posko dari partai dengan santai. ”Kalau di posko Hanura enggak kebagian makanan, ya, saya minta ke posko PDI-P. Kalau di situ kehabisan juga, ya, cari ke posko lain,” kata Tarsila (53), warga korban kebakaran.
Sumber: cetak.kompas.com
Golkar Iri dengan Generasi Muda PKS
Jakarta - Menggeliatnya peran-peran generasi muda di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam setiap proses kebijakan partai, praktis membuat iri partai lain. Tak terkecuali partai sebesar Golkar.
"Kepada Mustafa Kamal (Sekretaris FPKS), Anda beruntung di PKS. Bahwa PKS dimotori oleh anak-anak muda. Bahkan PKS ikonnya anak muda," ujar Ketua FPG Priyo Budi Santoso dalam acara peluncuran Perhimpunan Generasi Baru (PGB) di Senayan, Jakarta, Selasa (5/8).
Dituturkan Priyo, di Golkar, para generasi muda harus bersusah payah untuk memainkan perannya di dalam partai. Jangankan memainkan peranan, meyakinkannya saja susah.
"Tokoh muda di Golkar harus susah payah meyakinkan para kaum tua, bahwa golongan muda juga melakukan perubahan. Bahkan kita sampai gebrak meja," ujar Priyo menggebu-gebu seru.
Ia pun mengisahkan, di Golkar, para golongan muda harus antre hingga 3 kilometer panjangnya --begitu dia istilahkan-- ketika ingin mengusulkan beberapa perubahan partai. Tapi dengan proses pencalegan sekarang ini, lanjut dia, Golkar dapat mengedepankan wajah-wajah baru yang kebanyakan kaum muda.
"Mudah-mudahan pada proses pencalegan Golkar dapat menampilkan wajah baru, yang lebih didominasi kaum muda, dan Pak Jusuf Kalla selaku Ketua Umum mudah-mudahan setuju," ucapnya penuh harap.
Apalagi, sambungnya, dari anggota DPR sekarang ini yang menjabat, hanya sekitar 40 persen yang bakal bertahan, sisanya dihiasi dengan wajah baru.
"Yang jelas 40 persen bertahan, 60 persen diganti wajah baru," tegasnya. Lantas, berapa persentase kaum muda dari 60 persen wajah baru tersebut? "Nanti saja, tunggu, sabar saja," ujar Priyo.
Sumber: inilah.com
Sebelum Puasa, Megawati Keliling Sumsel & Lampung
JAKARTA - Sebelum masuknya bulan puasa yang diperkirakan jatuh awal September, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Soekarnoputri dijadwalkan kembali melakukan perjalanan ke Provinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Lampung.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPP Bidang Informasi dan Komunikasi PDIP Daryatmo Mardiyanto dalam rilisnya kepada okezone, Selasa (5/8/2008).
Daryatmo menjelaskan, Megawati tersebut rencananya dimulai pada 26-28 Agustus mendatang ke beberapa wilayah di Propinsi Lampung, yang kemudian disambung pada 29-31 Agustus untuk beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Selatan.
Safari politik Megawati ini selain ditujukan untuk bersilaturahim dengan masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Lampung, juga sebagai juru kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung Sjahroedin JP dan Joko Umar Said.
Hal yang sama dengan rangkaian kegiatan Megawati di Provinsi Sumatera Selatan. Selain untuk bersilaturahim dengan berbagai lapisan masyarakat, terutama dengan wong cilik yang merupakan basis dan konstituen PDI Perjuangan, Megawati juga akan menjadi juru kampanye Syahrial Oesman dan Helmy Yahya sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel periode 2008-2013 dari PDI Perjuangan.
Sumber: news.okezone.com
PEMILU 2009 Golput Diperkirakan Membengkak hingga 40 Persen
JAKARTA (Suara Karya): Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi yang akan digelar pada tahun 2009 mendatang diperkirakan akan membengkak hingga 40 persen.
Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004, jumlah golongan putih (golput) itu hanya mencapai 20 persen. Demikian hasil penelitian Reform Institute yang dipublikasikan di Jakarta, kemarin.
"Kepercayaan masyarakat terhadap citra pemerintah bisa terus merosot bila kinerja pemerintah tidak menunjukkan kemajuan. Bahkan, angka golput akan lebih tinggi dari prediksi 40 persen bila kondisi pemerintahan dan wakil rakyat tidak lagi dipercaya oleh masyarakat," kata Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif usai konferensi pers mengenai survei nasional "Pandangan Masyarakat mengenai Kepemimpinan Nasional dan Partai Politik", di Jakarta, Senin (4/8).
Dia meyebutkan, berdasarkan survei tentang pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2009 masih ada sekitar 28,8 persen responden yang tidak menyebutkan nama figur calon presiden (capres) yang dipilih, sedangkan untuk calon wakil presiden (cawapres), sebanyak 55,38 persen yang tidak menyebut nama kandidat.
Menurut dia, kondisi ini menunjukkan masyarakat yang tidak peduli pada persoalan politik, termasuk memenuhi kewajibannya untuk memberikan suara. "Survei ini respondennya tersebar di 33 provinsi dengan persentase responden 55 persen di perdesaan dan 45 persen di perkotaan. Jelas terlihat kalau masyarakat tidak lagi melihat partisipasi politik itu hal yang signifikan memengaruhi kehidupan mereka," kata Yudi.
Dia menambahkan, masyarakat Indonesia cenderung lebih baik bekerja membanting tulang daripada memberi suara di TPS-TPS (tempat pemungutan suara). "Karena mereka lebih memikirkan persoalan yang langsung berdampak pada hidup mereka seperti pangan dan pekerjaan yang masih belum bisa dipenuhi pemerintah sekarang," katanya.
Bersaing Ketat
Selain itu, berdasarkan hasil survei putaran kedua Reform Institute untuk calon presiden, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersaing ketat menjadi pilihan favorit responden untuk capres.
Survei nasional kedua mengenai Pilpres 2009 yang dilakukan Reform Institute berlangsung dari Juni-Juli 2008 dengan 2.519 responden, yang terperinci sebanyak 55 persen tersebar di daerah pedesaan 55 persen dan 44 persen di perkotaan dalam 33 provinsi di seluruh Indonesia.
Seperti diketahui, survei pertama mengenai Pilpres 2009 dilakukan pada Februari-Maret 2008 dengan 2.473 responden. "Dari sampel responden 2.361, SBY meraih 19,06 persen dan Megawati meraih 19,4 persen. Hasil itu menunjukkan popularitas SBY turun 5 persen dari survei sebelumnya meraih 24,8 persen dan Megawati justru naik popularitasnya tiga persen dari survei sebelumnya 16,8 persen," ucap Yudi.
Ia mengatakan, merosotnya popularitas SBY karena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan Megawati memanfaatkan momentum tersebut. "Karena konsentrasi popularitas Megawati itu di Jawa, sementara masyarakat daerah itu sudah kecewa dengan kebijakan SBY," ujarnya.
Di tempat yang sama, peneliti Reform Institute Kholid Novianto menambahkan, survei ini dapat dipakai sebagai masukan bagi partai untuk menentukan strategi ke depan, seperti PDIP, misalnya, dapat membidik daerah luar Pulau Jawa pada Pemilu 2009. "Kami lakukan survei sengaja seminggu setelah harga BBM naik untuk mengetahui kecenderungan pilihan masyarakat. Pertanyaan yang diajukan mengenai pilpres ini bersifat terbuka, artinya calon-calon yang mengemuka itu berasal dari responden, tidak ada pemancing supaya menyebutkan nama figur capres," kata Kholid.
Kandidat lainnya, Sri Sultan HB X menempati posisi ketiga dengan 7,12 persen, Amien Rais (6,14 persen), Prabowo (3,81 persen), Gus Dur (3,3 persen), Wiranto (3,05 persen) serta Sutiyoso (1,57 persen).
Jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya, Wiranto turun dari posisi semula di peringkat empat (4,5 persen) menjadi posisi ke-7 dengan 3,5 persen. Untuk posisi cawapres, tokoh yang paling populer adalah Hidayat Nur wahid (17,99 persen), disusul oleh Sri Sultan HB X (15,19), dan Jusuf Kalla (14,23).
Sumber: suarakarya-online.com
Senin, 04 Agustus 2008
Wiranto Pikat Pasien RS dengan 5000 Asuransi Gratis
Medan, Tribun - Memikat hati calon pemilih memang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan asuransi kesehatan kepada keluarga miskin. Hal ini yang dilakukan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto ketika mengunjungi pasien di Rumah Sakit Pringadi Medan, Senin (4/8).
Medan, Tribun - Memikat hati calon pemilih memang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan asuransi kesehatan kepada keluarga miskin. Hal ini yang dilakukan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto ketika mengunjungi pasien di Rumah Sakit Pringadi Medan, Senin (4/8).
Sumber: Kompas.com
